Ekonomi Koperasi Tugas Minggu 3

MAKALAH EKONOMI KOPERASI

DASAR HUKUM, PERSYARATAN, TATA CARA DAN STRUKTUR INTERN DAN EKSTERN PEMBENTUKAN KOPERASI

MINGGU 3

Di susun Oleh :

Nama                                                  NPM

HILDA FEBRIANTI                                   13216308

Kelas : 3EA27

FAKULTAS ILMU EKONOMI

JURUSAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS GUNADARMA

2018

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang. Kami panjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-NyA kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini.

Makalah ini sudah kami susun dengan maksimal dan mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga bisa memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari segala hal tersebut, Kami sadar sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karenanya kami dengan lapang dada menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.

Akhir kata kami berharap semoga makalah ini bisa memberikan manfaat maupun inspirasi untuk pembaca.

Bekasi,  27 Oktober 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………ii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1              LATAR BELAKANG………………………………………………1

1.2              RUMUSAN MASALAH……………………………………………2

1.3              TUJUAN PENULISAN……………………………………………….2

1.4              MANFAAT PENULISAN……………………………………………2

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1       DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOPERASI…………………3

2.2       PERSYARATAN PEMBENTUKAN KOPERASI…………………4

2.3       TATA CARA PEMBENTUKAN KOPERASI……………………….5

2.4       STRUKTUR INTERN DAN EKSTERN KOPERASI……………….5

BAB 3 PENUTUP

3.1       KESIMPULAN………………………………………………………7

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………….iii

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1              LATAR BELAKANG

Keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Setidaknya terdapat tiga tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat. Pertama, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau  perkreditan, kegiatan pemasaran atau kegiatan lain. Pada tingkatan ini biasanya koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain tidak dapat melaksanakannya akibat adanya hambatan  peraturan. Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Hal ini dapat dilihat pada  peran beberapa pada koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah  bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank. Kedua, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada tingkat yang lebih tinggi dilihat dari perannya bagi masyarakat. Beberapa KUD untuk beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasikan mampu memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan dengan usaha lain, demikian pula dengan koperasi kredit.

 Ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk  bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut.

1.2              RUMUSAN MASALAH

1                    Apakah dasar hukum pembentukan koperasi ?

2                    Apa saja persyaratan pembentukan koperasi ?

3                    Bagaimana tata cara pembentukan koperasi ?

4                    Apa saja struktur intern dan ekstern ?

1.3              TUJUAN PENULISAN

1                    Mengetahui dasar hukum pembentukan koperasi.

2                    Mengetahui persyaratan pembentukan koperasi.

3                    Mengetahui tata cara pembentukan koperasi.

4                    Mengetahui struktur intern dan ekstern.

1.4              MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah makalah ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membaca dan dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi dalam mempelajari materi dari mata kuliah Ekonomi Koperasi.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1       DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOPERASI

Dalam pelaksanaan koperasi, perlu adanya dasar hokum untuk mengaturnya. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di dalamnya mengatur tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, di tandatangani oleh Presiden RI Soeharto, Presiden RI pada masa itu dan di umumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Dan demikian dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 1992 maka UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832, yang sebelumnya dipergunakan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Koperasi Indonesia berdasarkan UU No. 25 tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan  menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.

Dasar Hukum Koperasi Indonesia

Ø  Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Ø  Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Ø  Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

Ø  Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi

Ø  Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.

Ø  Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi

Ø  Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi

Ø  Peraturan Menteri No. 01 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

2.2       PERSYARATAN PEMBENTUKAN KOPERASI

Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan bahwa persyaratan untuk pembentukan koperasi adalah sebagai berikut :

o   Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, yaitu apakah koperasi primer atau koperasi sekunder. 

o   Untuk persyaratan pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Untuk persyaratan pembentukan koperasi sekunder memerlukan minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum.

o   Koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.

o   Untuk pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

o   Memiliki Anggaran dasar koperasi 

Pengorganisasian menghasilkan suatu pola tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas unit-unit yang terintegrasi melalui hubungan antar bagian koperasi. Hasil pengorganisasian adalah terjadinya kerja sama antar individu, antar kelompok, atau antar bagian. Struktur organisasi koperasi dapat dibentuk dari segi internal dan eksternal organisasi. 

2.3       TATA CARA PEMBENTUKAN KOPERASI

Adapun tata cara yang perlu dilakukan dalam upaya mendirikan Koperasi adalah sebagai berikut:

Ø  Pembentukan Koperasi harus dipersiapkan dengan matang oleh para pendiri. Persiapan tersebut antara lain meliputi kegiatan penyuluhan, penerangan maupun pelatihan bagi para pendiri dan calon anggota untuk memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai perkoperasian. Yang dimaksud pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan Koperasi dan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota.

Ø  Para pendiri mempersiapkan  rapat pembentukan dengan cara antara lain penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

2.4       STRUKTUR INTERN DAN EKSTERN ORGANISASI KOPERASI

a.       Struktur intern organisasi koperasi

Pada garis besarnya terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu :

o   Unsur-unsur alat kelengkapan organisasi koperasi meliputi :

      Rapat Anggota Koperasi ;

      Pengurus Koperasi ;

      Pengawas Koperasi.

o   Unsur-unsur pelaksana teknis, yaitu manajer dan karyawan koperasi lainnya.

o   Unsur penasihat (Dewan Penasihat).

b.      Struktur Ekstern Organisasi Koperasi

Dari segi ekstern, beberapa koperasi primer (koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 20 orang) dapat mengadakan penggabungan dengan beberapa koperasi yang ada di lingkungannya, sehingga membentuk koperasi pusat, misalnya kita mengenal Pusat Koperasi Pegawai Negeri.

BAB 3

PENUTUP

3.1              KESIMPULAN

Koperasi Indonesia berdasarkan UU No. 25 tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan  menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan bahwa persyaratan untuk pembentukan koperasi adalah sebagai berikut :

o   Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, yaitu apakah koperasi primer atau koperasi sekunder. 

o   Untuk persyaratan pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Untuk persyaratan pembentukan koperasi sekunder memerlukan minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum.

o   Koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.

o   Untuk pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

o   Memiliki Anggaran dasar koperasi 

DAFTAR PUSTAKA

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/struktur-organisasi-koperasi/

http://arivapuspapraditya.blogspot.com/2017/01/dasar-hukum-pembentukan-koperasi-syarat.html

http://hestitrimulyani09.blogspot.com/2017/01/dasar-hukum-pembentukan-koperasi-syarat.html

http://www.dekopindasubang.com/berita/syarat-dan-tata-cara-pembentukan-koperasi

Ekonomi Koperasi Tugas Minggu 2

MAKALAH EKONOMI KOPERASI

DEFINISI, TUJUAN, DAN PRINSIP  KOPERASI

MINGGU 2

Di susun Oleh :

Nama                                                  NPM

 

HILDA FEBRIANTI                                   13216308

 

Kelas : 3EA27

FAKULTAS ILMU EKONOMI

JURUSAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS GUNADARMA

2018

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang. Kami panjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-NyA kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini.

Makalah ini sudah kami susun dengan maksimal dan mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga bisa memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari segala hal tersebut, Kami sadar sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karenanya kami dengan lapang dada menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.

Akhir kata kami berharap semoga makalah ini bisa memberikan manfaat maupun inspirasi untuk pembaca.

Bekasi,  27 Oktober 2018

            Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………..i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………ii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1              LATAR BELAKANG…………………………………………………….1

1.2              RUMUSAN MASALAH………………………………………………….1

1.3              TUJUAN PENULISAN…………………………………………………...2

1.4              MANFAAT PENULISAN………………………………………………..2

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1       DEFINISI KOPERASI……………………………………………………3

2.2       TUJUAN KOPERASI…………………………………………………….4

2.3       PRINSIP-PRINSIP KOPERASI…………………………………………..6

BAB 3 PENUTUP

3.1       KESIMPULAN………………………………………………………………..9

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………iii

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1              LATAR BELAKANG

Koperasi mengandung makna kerja sama. Kooperasi (cooperative) bersumber dari kata Coopere (latin) co-operation yang berarti kerja sama. Ada juga yang mendefinisikan koperasi dala makna lain. Menurut Enriques, pengertian koperasi adalah menolong satu sama lain (to help one another) atau saling bergandengan tangan (hand it hand). DI indonesia disebut kerja sama atau menurut Notoatmojo disebut gotong royong yang telah dikenal oleh Indonesia sejak tahun 2000 SM. Istilah gotong royong diberbagai daerah seperti tapanuli disebut Marsiurupan, di Minahasa disebut mapalus kobeng, di Sumba "Pawonda", di Ambon "Masohi", di Jawa barat "Liliuran" dan Madura "Long tinolong" dan di Sumatera Barat "Julojulo" dan di Bali "Subak".

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang - seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai susunan dan hubungan antarkomponen dan antarposisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan hirarki organisasi dan struktur wewenang, serta memperlihatkan aliran pelaporannya. Selain, itu struktur organisasi memberikan stabilitas dan kelanjutan hidup organisasi, walaupun sumber daya manusia di dalamnya silih berganti.

1.2              RUMUSAN MASALAH

1.                  Apa definisi koperasi menurut ILO, Caniago, Doreen, Hatta, Munkner, dan UU no 25 th 1992?

2.                  Apa tujuan dari koperasi?

3.                  Apa saja prinsip-prinsip koperasi menurut Munkner, Rochdale, Raiffeision, Schulze dan Koperasi Indonesia?

1.3              TUJUAN PENULISAN

1.                  Dapat mengetahui definisi koperasi menurut ILO, Caniago, Doreen, Hatta, Munkner, dan UU no 25 th 1992.

2.                  Dapat mengetahui tujuan dari koperasi.

3.                  Dapat mengetahui prinsip-prinsip koperasi menurut Munkner, Rochdale, Raiffeision, Schulze dan Koperasi Indonesia.

1.4              MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah makalah ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membaca dan dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi dalam mempelajari materi dari mata kuliah Ekonomi Koperasi.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1       DEFINISI KOPERASI

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil.

§  Definisi Koperasi Menurut ILO

Menurut ILO atau Organisasi buruh Internasional bahwa pengertian koperasi adalah "Cooperative define (pengertian koperasi) as an association of persons (kumpulan orang) usually of limited means (dalam tujuan tertentu), who have voluntary joined together (yang bergabung secara sukarela) to achieve a common economic end (untuk memperoleh peningkatan kualitas ekonomi) through the formation of a democratically controlled business organization (melalui pembentukan sebuah organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis), making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking (membuat kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan dan menerima bagian yang adil dari risiko dan manfaat dari usaha tersebut)".

§  Definisi Koperasi Menurut Arifinal Chaniago

Koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

§  Definisi Koperasi Menurut P.J.V. Dooren

Koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum (corporate).

§  Definisi Koperasi Menurut Moh. Hatta

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.

§  Definisi Koperasi Menurut Munkner

Koperasi adalah organisasi tolong menolong yang menjalankan urusniaga secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusan niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.

§  Defini Koperasi Menurut UU No. 25 1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang beradasarkan atas azas kekeluargaan.

2.2       TUJUAN KOPERASI

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.3       PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

A.        Prinsip Koperasi Menurut Munker

Menurut Hans H. Munkner ada 12 prinsip koperasi yakni sebagai berikut :

·         Keanggotaan bersifat sukarela

·         Keanggotaan terbuka

·         Pengembangan anggota

·         Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

·         Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis

·         Koperasi sebagai kumpulan orang-orang

·         Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi

·         Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi

·         Perkumpulan dengan sukarela

·         Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

·         Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

·         Pendidikan anggota

B.        Prinsip Koperasi menurut Rochdale

Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris (1944) dan menjadi acuan bagi koperasi diseluruh dunia. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

·         Pengawasan secara demokratis

·         Keanggotaan yang terbuka

·         Bunga atas modal dibatasi

·         Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sesuai jasanya.

·         Penjualan sepenuhnya dengan tunai

·         Barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan

·         Menyelenggarakan pendidikan kepada anggotanya sesuai prinsip koperasi

·         Netral terhadap politik dan agama

C.        Prinsip Koperasi menurut Raiffeisen

Menurut Freidrich William Raiffeisen (1818-1888), dari Jerman, prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

·         Swadaya

·         Daerah kerja terbatas

·         SHU untuk cadangan

·         Tanggung jawab anggota tidak terbatas

·         Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

·         Usaha hanya kepada anggota

·         Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

D.        Prinsip Koperasi menurut Herman Schulze

Prinsip koperasi menurut Herman Schulze (1800-1883) adalah sebagai berikut :

·         Swadaya

·         Daerah kerja tak terbatas

·         SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

·         Tanggung jawab anggota terbatas

·         Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

·         Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

E.        Prinsip Koperasi menurut ICA ( International Cooperative Alliance )

ICA didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi tertinggi di dunia. Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

·         Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat

·         Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara

·         Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada

·         SHU dibagi 3 : Sebagian untuk cadangan, Sebagian untuk masyarakat, Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasanya

·         Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus

·         Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

F.         Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967

Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967 adalah sebagai berikut :

·         Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap WNI

·         Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.

·         Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota

·         Adanya pembatasan bunga atas modal

·         Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya

·         Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

·         Swadaya, swakarya, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

G.        Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992

Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992 adalah sebagai berikut :

·         Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

·         Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

·         Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing

·         Pemberian batas jas yang terbatas terhadap modal

·         Kemandirian

·         Pendidikan perkoperasian

·         Kerja sama antar koperasi

BAB 3

PENUTUP

3.1              KESIMPULAN

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

http://rahmanelieser.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-prinsip-prinsip-koperasi.html

https://uangteman.com/blog/info/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli/

http://pengertianahli.id/2013/09/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli.html

https://www.berbagaireviews.com/2015/05/pengertian-koperasi-dan-definisi.html

https://www.berbagaireviews.com/2015/05/pengertian-koperasi-dan-definisi.html

http://prasko17.blogspot.com/2012/06/pengertian-koperasi-tujuan-koperasi-dan.html